"My posture within the IDI Board is quite new, however it is fulfilling to include the perspectives of IDI and also the IDI Board into the eyesight of BPK to determine that, equally as Indonesia is a component of the worldwide Neighborhood, BPK also has a job to Engage in in the worldwide network of SAI's. This more substantial outlook opens up option in acquiring strategic ideas, in advertising and marketing best techniques, by being up to date, and in remaining wanting to embrace required alterations.
Casual economic system at very long standing can not be denied from thourough financial development in Indonesia. The casual sector has set up because at first of nationwide growth. Unideal structural transformation which was took place also becoming a triggering aspect for mushrooming this sector. The existence of casual sector certainly has provided plentiful employment option.
Salah satu poin yang ditanyakan terhadapnya adalah terkait mengatasi pemberitaan negatif terhadap KPK. Agus punya caranya sendiri untuk hal itu.
When the finance, effectiveness, and other sure goal audits are built-in, the BPK can project fraud hazards or the method crossing the typical in the around future, he expounded.
The board can observe up on this type of detection by conducting investigative audit, either based on its initiative or the requests of regulation enforcement officials, he discussed.
"Saya rasa mereka ingin mengetahui pandangan saya ke depan apabila menjadi pimpinan KPK. Dan saya sudah sampaikan apa yang dalam pikiran saya," kata Agus.
IDI's Board is composed of 10 members from distinct supreme audit institutions. Get to be aware of them better in our "Satisfy the Board" sequence.
Dari buku itu, dia mengetahui jika AJP sejak dulu sudah bercita-cita untuk menjadi anggota BPK sampai akhirnya cita-cita tersebut terwujud pada tahun 2013.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih standing pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Arif menuturkan, Pansel KPK juga telah mendengarkan masukan publik dari berbagai unsur masyarakat. Masukan itu ditampung lewat sejumlah Discussion board diskusi baik dengan unsur LSM, pimpinan redaksi hingga sejumlah penegak hukum.
Zaenur khawatir jika personel Capim dan Cadewas KPK yang didominasi unsur penegak hukum akan menimbulkan kesan lembaga antirasuah mudah disetir dan dikendalikan.
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir in shape and right exam. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.
Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya more info yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.
Agus’s confirmation with the protection Fee will probably be rubber stamped in a very House plenary Assembly subsequent week. And when the President installs him, He'll replace outgoing commander Adm. Yudo Margono, who will retire later on this month.